Megawati: Jadi Presiden Itu Gampang
Selasa, 7 Januari 2014 | 10:58 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI
Perjuangan DPP Megawati Soekarnoputri mengatakan, menjadi presiden
adalah hal yang mudah. Yang sulit, kata Mega, adalah menjadi pemimpin
yang adil dan menyejahterakan rakyatnya.
"Jadi presiden itu gampang. Bisa konstitusional atau inkonstitusional. Yang sulit itu jadi pemimpin, karena harus mengayomi rakyatnya," kata Megawati, di Jakarta, Senin (6/1/2014).
Dalam kehidupan berbangsa saat ini, kata Mega, masalah timbul karena falsafah Pancasila tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Padahal, ia yakin, masalah seperti intoleransi atau kesenjangan ekonomi dapat selesai jika semua pihak, khususnya para penentu kebijakan, mampu membuat kebijakan dan regulasi yang pro-rakyat.
"Sekarang lihat, ada hal yang harusnya enggak perlu terjadi kalau kita berpegang pada Pancasila. Kita ini merdeka dan diakui, masuk PBB dengan terhormat, tapi kok masih nanya suku-suku. Padahal kita itu suku Indonesia," ujarnya.
Mega mengungkapkan, pemimpin selanjutnya memiliki beban tugas yang lebih berat. Beberapa masalah yang harus dituntaskan di antaranya kesenjangan ekonomi, intoleransi, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Menurut Mega, saat ini tak ada garis haluan yang menjadi patokan dasar dari satu pemimpin kepada pemimpin berikutnya. Akhirnya, pembangunan nasional menjadi tidak berkelanjutan.
"Sekarang ini enggak terarah dan enggak terukur. Terbayangkan enggak, orang ini hanya bisa dua periode, lalu berganti lagi, visi dan misinya ganti lagi. Enggak terarah, yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, beda pandangan," kata Meg
"Jadi presiden itu gampang. Bisa konstitusional atau inkonstitusional. Yang sulit itu jadi pemimpin, karena harus mengayomi rakyatnya," kata Megawati, di Jakarta, Senin (6/1/2014).
Dalam kehidupan berbangsa saat ini, kata Mega, masalah timbul karena falsafah Pancasila tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Padahal, ia yakin, masalah seperti intoleransi atau kesenjangan ekonomi dapat selesai jika semua pihak, khususnya para penentu kebijakan, mampu membuat kebijakan dan regulasi yang pro-rakyat.
"Sekarang lihat, ada hal yang harusnya enggak perlu terjadi kalau kita berpegang pada Pancasila. Kita ini merdeka dan diakui, masuk PBB dengan terhormat, tapi kok masih nanya suku-suku. Padahal kita itu suku Indonesia," ujarnya.
Mega mengungkapkan, pemimpin selanjutnya memiliki beban tugas yang lebih berat. Beberapa masalah yang harus dituntaskan di antaranya kesenjangan ekonomi, intoleransi, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Menurut Mega, saat ini tak ada garis haluan yang menjadi patokan dasar dari satu pemimpin kepada pemimpin berikutnya. Akhirnya, pembangunan nasional menjadi tidak berkelanjutan.
"Sekarang ini enggak terarah dan enggak terukur. Terbayangkan enggak, orang ini hanya bisa dua periode, lalu berganti lagi, visi dan misinya ganti lagi. Enggak terarah, yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, beda pandangan," kata Meg
0 komentar:
Posting Komentar